Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menetapkan bahwa Pengusaha Kena
Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di
seluruh Indonesia sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
dan/atau Pasal 26 harus membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 terhitung mulai
masa pajak Agustus 2020. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat
Bukti Pemotong dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan
Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
PER-04/PJ/2017.
Selain itu, kewajiban membuat Bukti
Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa tersebut akan tetap berlaku,
meskipun pengusaha yang telah ditetapkan sebagai pemotong PPh Pasal 23
dan/atau Pasal 26 tidak lagi berstatus sebagai PKP. Sementara itu, untuk
wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP setelah penetapan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, kewajiban
membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau
Pasal 26 berlaku sejak masa pajak dilakukannya pengukuhan.
