Implementasi e-PBK sudah berlaku nasional. Wajib pajak dapat melakukan pemindahbukuan tanpa perlu ke kantor pajak lagi.
Ruang lingkup aplikasi e-Pbk ini adalah untuk:
1.PBK pada NPWP yang sama
2. PBK atas SSP
3. PBK untuk semua jenis pajak dan jenis setoran kecuali setoran pajak dan sanksi administrasi dari hasil pemeriksaan, penegakan hukum, dan sengketa pajak.
Namun, jangan lupa untuk melakukan aktivasi fitur e-PBK di pajak.go.id terlebih dahulu.
Tutorial lengkapnya cek di infografis ini, ya
SP2DK merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Di tengah masyarakat, istilah SP2DK akrab disebut sebagai “Surat Cinta” dengan kesan yang mengkhawatirkan, karena dianggap sebagai pintu gerbang menuju pemeriksaan yang telah menanti di depannya. Padahal apabila dimaknai dengan baik, SP2DK merupakan mekanisme check and recheck dalam self-assesment sistem perpajakan di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi WP untuk melakukan review dan klarifikasi terhadap kewajiban perpajakannya.
Kepala KPP memberikan kesempatan kepada wajib pajak menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 hari setelah tanggal kirim SP2DK jika melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, atau tanggal disampaikan SP2DK jika disampaikan secara langsung oleh KPP kepada wajib pajak
Sebagai wajib pajak yang baik sudah seharusnya kita melakukan proses hitung, setor, dan lapor secara mandiri dengan jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun jika terjadi kelalaian janganlah panik apabila Anda menerima SP2DK. Surat ini meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban pajak. Dengan begitu, bisa dilakukan pembetulan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
RANGKUMAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DULU HINGGA SEKARANG
PPN atas Reimbursement Air dan Listrik yang ditagihkan oleh wajib pajak kepada tenant, pasti akan berfikir kena PPN namun belum tentu itu kena PPN tergantung dari kondisinya seperti apa.
hal pertama kita bedakan antara reimbursement dengan penggantian dalam UU PPN, Reimbursement dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1047/PJ.322/2004 Bahwa dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusaha jasa yang berasal dari tagihan pihak ke tiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa, maka jumlah tersebut tidak merupakan penggantian yang jadi dasar pengenaan pajak, karena dianggap sebagai reimbursement.
Sedangkan Penggantian dalam pasal 1 angka 19 UU PPN, Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karenapemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Kemudian dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 831/PJ.53/2005, Bahwa Service charge pada dasarnya merupakan balas jasa atas kegiatan pelayanan yang menyebabkan ruangan yang disewa oleh penyewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa, yang dapat meliputi biaya listrik dan air (untuk "public area"), biaya pemeliharaan dan perawatan gedung serta peralatannya, biaya kebersihan, biaya tenaga keamanan/teknisi, biaya administrasi dan sebagainya.
di dalam Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.32/1989, Penggantian atas biaya listrik, air PAM dan telepon, yang nyata-nyata dapat dipastikan dikonsumsi oleh penyewa karena digunakannya alat pengukur, seperti meteran listrik, meteran air dan alat penghitung pulsa, yang diminta oleh pengusaha yang menyewakan ruangan kepada penyewa, tidak dikenakan PPN. Namun demikian apabila pengusaha yang menyewakan ruangan menambahkan "mark up" ataupun biaya administrasi dan sejenisnya, maka atas nilai tambah berupa "mark up" atau biaya administrasi dimaksud tetap dikenakan PPN.
Dasar Pengenaaan Pajak atas penyerahaan yaitu penggantian atas seluruh yang ditagih kepada tenant. Service charge yang ditagih oleh Jasa Pengelola merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahaannya.
berdasarkan Uraian diatas serta definisi antara reimbursement dengan penggantian, maka jika Jasa Pengelola membayarkan terlebih dahulu atas tagihan listrik dan air, dengan kondisi bangunan yang disewakan masing masing terdapat Meteran Listrik dan Air yang dipergunakan oleh Tenant, serta sesuai dengan perjanjian bahwa tagihan ditanggung oleh Tenant berdasarkan Meteran Listrik dan Air, serta pemilik bangunan tidak menaikan atau menurunkan besarnya tagihan maka atas transaksi tersebut merupakan reimbursement.
Selain itu, bahwa listrik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2020 listrik juga pada dasarnya merupakan barang kena pajak yang bersifat startegis, yang atas penyerahannya dibebaskan PPN. serta Air sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2021 Bahwa Air bersih yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam air bersih yang belum siap untuk diminum; dan/atau air bersih yang sudah siap untuk diminum (air minum), termasuk biaya sambung/biaya pasang air bersih dan biaya beban tetap air bersih.
Apakah Transaksi Reimbursement pemakaian Listrik dan Air dalam tagihan dari Jasa Pengelola kepada tenant merupakan Objek PPN ?
Maka dapat disimpulkan bahwa Penyerahan Air dan Listrik yang ditagihkan kepada Tenant ,dimana tagihan tersebut nyata nyata dikonsumsi oleh Tenant dengan alat pengukur masing masing bangunan yang disewakan melalui meteran listrik dan air, seharusnya bukan merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. namun apabila Jasa Pengelola menambahkan "mark up" ataupun biaya administrasi dan sejenisnya, maka atas nilai tambah berupa "mark up" atau biaya administrasi dimaksud tetap dikenakan PPN.
*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis
Sedangkan Penggantian dalam pasal 1 angka 19 UU PPN, Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karenapemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Simak juga artikel terkait Reimbursement Air dan Listrik DISINI
Apabila melakukan kesalahan pembayaran pajak, tak perlu
lagi bingung karena sekarang dapat melakukan proses pemindahbukuan
melalui e-PBK secara daring. Tak perlu ke kantor pajak, dapat
melakukannya kapan saja dan di mana saja.
Tutorial lengkapnya ada di infografis ini.
Bagaimana pengenaan atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri, berikut akan dibahas subjek dan objek pajak, tarif pajak yang dikenakan perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.
Dasar hukum yang mengatur tentang pajak tersebut dalam pasal 15 UU PPh. Adapun aturan lebih lanjut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri. kemudian dalam pelaksanaan aturanya di SE -32/PJ.4/1996.
Subjek dan Objek Pajak
Subjek pajaknya adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
yang menjadi objek pajaknya adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan di luar negeri.
dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau pihak yang mencharter wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh tersebut
Jika penghasilan diperoleh selain charter maka Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar Negeri Wajib menyetor dan melaporkan sendiri.
Tarif Pajak
Penghasilan Neto bagi perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri ditetapkan 6% dari peredaran bruto, Besarnya tarif pajak untuk perusahaan penerbangan dalam negeri sebesar 2,64% dari Peredaran bruto.
Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
BAGAIMANA PERLAKUAN PPH BAGI PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI (BUKAN BUT) DAN TIDAK ADA PERJANJIAN CHARTER/SEWA ?.......
Bagaimana pengenaan atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan penerbangan dalam negeri, berikut akan dibahas subjek dan objek pajak, tarif pajak yang dikenakan perusahaan penerbangan dalam negeri.
Dasar hukum yang mengatur tentang pajak tersebut dalam pasal 15 UU PPh. Adapun aturan lebih lanjut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 tentang penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak penerbangan dalam negeri. kemudian dalam pelaksanaan aturanya di SE -35/PJ.4/1996.
Subjek pajaknya adalah perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarjak perjanjian sewa/carter. Perjanjian carter meliputi sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang maupun untuk barang.
yang menjadi objek pajaknya adalah semua imbalan atau nilai pengganti atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan kepelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan Luar Negeri.
Tarif Pajak
Penghasilan Neto bagi perusahaan penerbangan dalam negeri ditetapkan 6% dari peredaran bruto, Besarnya tarif pajak untuk perusahaan penerbangan dalam negeri sebesar 1,8% dari Peredaran bruto.
Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencarter sepanjang pencarter adalah pemotong.
BAGAIMANA PERLAKUAN PPH BAGI PENERBANGAN DALAM NEGERI YANG TIDAK ADA PERJANJIAN CARTER/SEWA ?
Konsultan Pajak adalah seseorang yang memiliki keahlian memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bukti profesionalisme seorang Konsultan Pajak adalah kepemilikan Sertifikat Konsultan Pajak (SKP).
Seseorang yang telah mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) dan mendapatkan SKP diberikan izin praktik untuk memberikan jasa perpajakan sesuai tingkatan sertifikat.
Berikut Syarat untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Tahun 2022
Jakarta, 20 Juli 2022 – Setelah resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari Selasa (19/7), mari simak format baru Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan berlaku mulai tanggal 14 Juli 2022.
Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, format NPWP baru ada tiga. Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 (enam belas) digit. Ketiga, bagi wajib pajak cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.
Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi pajak.go.id.
“Baru mulai 1 Januari 2024, di mana Coretax sudah beroperasi, penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh, baik seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor.
Selengkapnya, untuk wajib pajak yang saat ini sudah memiliki NPWP, bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK sudah langsung berfungsi sebagai NPWP format baru. Namun, ada kemungkinan NIK wajib pajak berstatus belum valid karena data wajib pajak belum padan dengan data kependudukan, misalnya alamat tempat tinggal yang berbeda dengan data kependudukan. Kalau begitu, DJP akan melakukan klarifikasi bagi NIK yang statusnya belum valid melalui DJP Online, e-mail, kring pajak dan/atau saluran lainnya. Bagi wajib pajak selain orang pribadi, tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP lama atau format 15 digit, sementara bagi wajib pajak cabang akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha oleh DJP.
Sedangkan untuk wajib pajak yang saat ini belum memiliki NPWP, berlaku ketentuan berikut, pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK-nya akan diaktivasi sebagai NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31
Desember 2023. Kedua, bagi wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi selain penduduk diberikan NPWP dengan format 16 digit melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan. Ketiga, bagi wajib pajak cabang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dan tetap diberikan NPWP format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
“Ketentuan teknis selengkapnya seperti bagaimana prosedur permohonan aktivasi NIK saat ini sedang dalam tahap penyusunan di internal DJP dan akan segera diterbitkan,” kata Neil.
Wajib pajak bisa mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan, termasuk salinan PMK- 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah di laman landas www.pajak.go.id.
Sumber : Pajak.go.id
