KEP-239/PJ/2026: Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak

Konsultan Pajak Supriyanto & Rekan — Direktorat Jenderal Pajak menetapkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif perpajakan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan periode yang telah ditetapkan.

Wajib Pajak perlu memahami jenis sanksi yang dapat diajukan, batas waktu pembayaran, serta prosedur permohonan agar dapat memanfaatkan kebijakan ini secara tepat.

1. Periode Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Periode utama kebijakan ini adalah 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.

Dalam periode tersebut, terdapat beberapa jenis sanksi administratif yang dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KEP-239/PJ/2026.

2. Jenis Sanksi Administratif yang Dapat Diajukan

A. Sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT

Sanksi administratif yang timbul akibat keterlambatan penyampaian:

• SPT Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan Tahun Pajak 2025; dan/atau
• SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026.

SPT yang dimaksud berstatus kurang bayar dan disampaikan dalam periode 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.

B. Sanksi atas pembetulan SPT secara sukarela

Sanksi administratif yang timbul akibat pembetulan atas kemauan sendiri oleh Wajib Pajak terhadap SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026.

Ketentuannya, SPT berstatus kurang bayar serta disampaikan dan dibayar atau disetor dalam periode 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.

C. Sanksi atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak

Kebijakan ini juga mencakup sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau pajak terutang dalam SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026.

SPT terkait harus disampaikan dan pajaknya dibayar atau disetor dalam periode yang ditentukan.

D. Sanksi dalam surat ketetapan pajak berdasarkan pemeriksaan

Sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak PBB, atau surat tagihan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027 dapat diajukan sesuai ketentuan, dengan pembayaran atau penyetoran pokok pajak terutang paling lambat 30 Juni 2027.

E. Sanksi dalam surat ketetapan atau surat tagihan yang telah diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026

Sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak PBB, surat tagihan pajak, atau surat tagihan pajak PBB yang telah diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026 termasuk dalam cakupan kebijakan.

Persyaratannya berkaitan dengan pembayaran pokok pajak, utang pajak, dan/atau sebagian sanksi administratif terkait paling lambat 30 Juni 2027.

F. Sanksi dalam surat tagihan yang diterbitkan selama periode kebijakan

Sanksi administratif yang tercantum dalam surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak PBB yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027 juga termasuk dalam cakupan kebijakan, dengan persyaratan pembayaran pokok pajak terutang, utang pajak, dan/atau sebagian sanksi administratif terkait paling lambat 30 Juni 2027.

G. Sanksi atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela

Kebijakan ini mencakup sanksi administratif dalam surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Untuk kategori ini, surat ketetapan diterbitkan dalam periode 8 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2027. Pokok pajak terutang terkait harus dibayar atau disetor paling lambat 31 Desember 2027.

3. Ketentuan Khusus Sanksi Administratif PBB

KEP-239/PJ/2026 menegaskan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d, huruf e, dan huruf f termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dengan demikian, Wajib Pajak yang memiliki kewajiban PBB perlu menelaah surat ketetapan atau surat tagihan yang dimiliki untuk memastikan apakah sanksi tersebut termasuk dalam cakupan kebijakan.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diberikan apabila Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Batas waktu pengajuan permohonan adalah paling lambat 1 Oktober 2028.

Walaupun batas pengajuan permohonan tersebut sampai dengan 1 Oktober 2028, pembayaran pokok pajak atau penyelesaian kewajiban tertentu tetap harus mengikuti tenggat masing-masing kategori, yaitu 30 Juni 2027 atau 31 Desember 2027.

Oleh karena itu, Wajib Pajak sebaiknya tidak menunda pembayaran maupun pengajuan permohonan hanya karena batas permohonannya masih tersedia.

5. Langkah yang Sebaiknya Dilakukan Wajib Pajak

Untuk mempersiapkan pemanfaatan kebijakan ini, Wajib Pajak dapat melakukan langkah berikut:

1. Menginventarisasi SPT yang terlambat disampaikan atau perlu dibetulkan.
2. Memeriksa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang masih memiliki sanksi administratif.
3. Mengidentifikasi pokok pajak dan sanksi administratif secara terpisah.
4. Memastikan tanggal penerbitan surat dan tenggat pembayaran sesuai kategori yang relevan.
5. Menyiapkan dokumen pendukung serta mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan.

Perlu diperhatikan bahwa kebijakan ini tidak berarti seluruh sanksi pajak otomatis dihapus. Wajib Pajak tetap perlu memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

KEP-239/PJ/2026 memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas jenis kewajiban perpajakan tertentu.

Periode utama kebijakan berlangsung pada 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027, sedangkan kategori tertentu terkait harta yang belum atau kurang diungkapkan memiliki periode penerbitan surat dan tenggat pembayaran hingga 31 Desember 2027. Permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak harus disampaikan paling lambat 1 Oktober 2028.

Wajib Pajak perlu menelaah jenis sanksi, tanggal penerbitan surat, status pembayaran, dan persyaratan yang berlaku sebelum mengajukan permohonan.

Konsultan Pajak Supriyanto & Rekan

Website: www.supriyantorekan.com

WhatsApp: 081219440006

Email: supriyantorekan@gmail.com

Catatan: Artikel ini merupakan informasi edukasi perpajakan. Pelaksanaan kebijakan tetap mengacu pada naskah resmi KEP-239/PJ/2026 dan ketentuan perpajakan terkait.

Share:

Read More

Izin Konsultan Pajak dalam PMK 55 Tahun 2026: Apakah Berlaku 3 Tahun?

PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak membawa sejumlah perubahan penting dalam pengaturan profesi Konsultan Pajak di Indonesia.

Salah satu hal yang cukup banyak menimbulkan pertanyaan adalah mengenai masa berlaku Surat Keterangan Kompetensi (SKK) dan Izin Konsultan Pajak.

Apakah keduanya berlaku selama 3 tahun? Jawabannya tidak.

Surat Keterangan Kompetensi Berlaku 3 Tahun

Dalam PMK 55 Tahun 2026, Surat Keterangan Kompetensi (SKK) merupakan dokumen yang menerangkan bahwa seseorang memiliki kompetensi di bidang perpajakan.

SKK diperoleh setelah seseorang mengikuti dan dinyatakan lulus dalam uji kompetensi di bidang perpajakan. SKK diklasifikasikan menjadi:

• SKK Tingkat A

• SKK Tingkat B

• SKK Tingkat C

Masing-masing tingkat menunjukkan cakupan kompetensi perpajakan yang berbeda.

SKK Tingkat A berkaitan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan atas orang pribadi dengan pengecualian tertentu.

SKK Tingkat B mencakup orang pribadi dan badan dengan beberapa pengecualian, antara lain badan dengan penanaman modal asing dan bentuk usaha tetap.

Sedangkan SKK Tingkat C memiliki cakupan paling luas, yaitu untuk seluruh orang pribadi dan badan.

Yang perlu diperhatikan, SKK berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan. Perpanjangan dapat dilakukan paling cepat satu bulan sebelum masa berlaku berakhir dengan mengikuti ujian penyegaran dan dinyatakan lulus.

Lalu, Bagaimana dengan Izin Konsultan Pajak?

Hal yang sering keliru adalah menganggap bahwa Izin Konsultan Pajak juga hanya berlaku 3 tahun.

PMK 55 Tahun 2026 membedakan antara Surat Keterangan Kompetensi dengan Izin Konsultan Pajak.

SKK merupakan dokumen yang menunjukkan kompetensi seseorang, sedangkan Izin Konsultan Pajak merupakan izin yang diberikan oleh Menteri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagai Konsultan Pajak.

Dengan demikian, ketentuan masa berlaku 3 tahun yang terdapat dalam Pasal 10 PMK 55 Tahun 2026 adalah masa berlaku Surat Keterangan Kompetensi, bukan ketentuan bahwa Izin Konsultan Pajak harus diperpanjang setiap 3 tahun.

Bagaimana dengan Konsultan Pajak yang Sudah Memiliki Izin Lama?

Bagi Konsultan Pajak yang sudah memiliki Izin Praktik berdasarkan ketentuan sebelumnya, terdapat ketentuan peralihan yang sangat penting.

PMK 55 Tahun 2026 menyatakan bahwa Izin Praktik yang telah diterbitkan berdasarkan PMK Nomor 111/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022 tetap berlaku dan dinyatakan sebagai Izin Konsultan Pajak berdasarkan PMK 55 Tahun 2026.

Artinya, berlakunya PMK 55 Tahun 2026 tidak membuat Izin Praktik lama otomatis berakhir.

Perbedaan SKK, Izin Konsultan Pajak, dan SKT

Agar tidak salah memahami ketentuan baru ini, berikut perbedaannya:

Untuk Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak, SKT diterbitkan bersamaan dengan SKK dan masa berlakunya juga 3 tahun. Apabila SKK tidak berlaku, SKT juga tidak berlaku.

Apakah Konsultan Pajak Harus Mengikuti Ujian Penyegaran Setiap 3 Tahun?

Dalam konteks PMK 55 Tahun 2026, ujian penyegaran berkaitan dengan perpanjangan Surat Keterangan Kompetensi.

Jadi, perlu dibedakan antara:

SKK → berlaku 3 tahun → perpanjangan dengan ujian penyegaran

dengan

Izin Konsultan Pajak → merupakan izin untuk menjalankan profesi Konsultan Pajak.

Oleh karena itu, ketentuan ujian penyegaran 3 tahunan tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai kewajiban memperpanjang Izin Konsultan Pajak setiap 3 tahun.

Kewajiban Konsultan Pajak Tetap Berjalan

Walaupun Izin Konsultan Pajak tidak disamakan dengan masa berlaku SKK, Konsultan Pajak tetap mempunyai sejumlah kewajiban.

Di antaranya:

• memberikan jasa sesuai klasifikasi izin;

• mematuhi Kode Etik;

• mematuhi Standar Praktik;

• menjaga independensi;

• menghindari benturan kepentingan;

• menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak;

• mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL);

• memenuhi jumlah SKP PPL;

• melaporkan perubahan alamat dan tempat bekerja;

• menyampaikan laporan tahunan.

Khusus PPL, jumlah minimal yang harus dipenuhi setiap tahun adalah:

Kewajiban PPL berlaku mulai Januari tahun berikutnya setelah izin diterbitkan.

Pengawasan dan Sanksi Semakin Tegas

PMK 55 Tahun 2026 juga memperkuat pengawasan terhadap Konsultan Pajak dan Kantor Konsultan Pajak.

Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik, dan Standar Praktik.

Sanksi administratif dapat berupa:

1. Peringatan

2. Pembekuan Izin

3. Pencabutan Izin

Bahkan, sanksi tidak selalu harus diberikan secara berurutan. Untuk pelanggaran tertentu, sanksi yang lebih berat dapat langsung dikenakan.

Kesimpulan

PMK 55 Tahun 2026 tidak berarti Izin Konsultan Pajak otomatis berlaku hanya 3 tahun.

Yang memiliki masa berlaku 3 tahun adalah Surat Keterangan Kompetensi (SKK). SKK dapat diperpanjang paling cepat satu bulan sebelum berakhir dengan mengikuti ujian penyegaran dan dinyatakan lulus.

Sementara itu, Izin Konsultan Pajak merupakan izin untuk menjalankan profesi Konsultan Pajak dan harus dibedakan dari SKK.

Bagi Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktik berdasarkan ketentuan sebelumnya, izin tersebut tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan PMK 55 Tahun 2026.

Oleh karena itu, Konsultan Pajak perlu memahami dengan baik perbedaan antara SKK, Izin Konsultan Pajak, dan Surat Keterangan Terdaftar, agar tidak salah dalam menerapkan ketentuan PMK 55 Tahun 2026.

Konsultan Pajak Supriyanto & Rekan

Konsultan Pajak | Kepatuhan Perpajakan | Pendampingan Pemeriksaan Pajak

Share:

Read More

Pajak Rumah Kos: Apakah Kena PPh 0,5% atau PPh Final 10%?

Banyak pemilik rumah kos masih bingung mengenai pajak yang harus dibayar. Apakah penghasilan dari rumah kos dikenai PPh Final 10%, atau cukup PPh Final 0,5%?

Jawabannya perlu melihat terlebih dahulu jenis kegiatan dan status Wajib Pajaknya.

Rumah Kos Bukan PPh Final 10%

Pada dasarnya, PP Nomor 34 Tahun 2017 mengatur bahwa penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai PPh Final 10%.

Namun, terdapat pengecualian.

Penghasilan dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya tidak termasuk dalam objek PPh Final 10% tersebut.

Dalam penjelasan PP 34 Tahun 2017, rumah kos termasuk dalam jasa pelayanan penginapan. Oleh karena itu, penghasilan usaha rumah kos tidak otomatis dikenai PPh Final 10% atas persewaan tanah dan/atau bangunan.

Artinya, jangan langsung menghitung:

10% × omzet kos

karena rumah kos memiliki perlakuan pajak yang berbeda dengan persewaan rumah atau bangunan biasa.

Lalu, Rumah Kos Bayar PPh Berapa?

Setelah rumah kos tidak masuk PPh Final 10%, bukan berarti penghasilannya bebas pajak.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan, PP Nomor 20 Tahun 2026 tetap memberikan fasilitas PPh Final UMKM dengan tarif 0,5%.

PP 20 Tahun 2026 mempertahankan tarif 0,5% dan batas peredaran bruto Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Selain itu, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh.

Contoh Rumah Kos Omzet Rp3 Miliar

Misalnya Pak Andi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan hanya mempunyai usaha rumah kos.

Omzet kos dalam satu tahun:

Rp3.000.000.000

Karena omzet tersebut masih di bawah batas Rp4,8 miliar dan Pak Andi memenuhi persyaratan penggunaan PPh Final UMKM, maka perhitungannya:

Omzet: Rp3.000.000.000
Bagian omzet tidak dikenai PPh: Rp500.000.000
Omzet yang dikenai PPh Final: Rp2.500.000.000

PPh Final:

0,5% × Rp2.500.000.000 = Rp12.500.000

Jadi, dalam contoh tersebut, PPh Final yang terutang adalah:

Rp12.500.000 setahun

Jangan Keliru: Kos Berbeda dengan Kontrakan

Perbedaan sederhana dapat digambarkan seperti ini:

Rumah kos

Pemilik menyediakan kamar untuk ditempati masing-masing penghuni dan melakukan pengelolaan terhadap kegiatan kos.

Rumah kontrakan

Pemilik menyewakan rumah atau unit kepada penyewa untuk digunakan secara eksklusif berdasarkan perjanjian sewa.

Secara perpajakan, rumah kontrakan yang merupakan persewaan tanah dan/atau bangunan pada prinsipnya masuk rezim PPh Final 10% berdasarkan PP 34 Tahun 2017.

Sedangkan rumah kos yang memenuhi karakteristik jasa pelayanan penginapan tidak dikenai PPh Final 10% tersebut.

Alamat Kantor :

Kantor Konsultan Pajak Supriyanto & Rekan

Jl. Raya Ciputat Parung Kp Pasar Rebo Rt 001 Rw 002 Bojong Sari Kota Depok 

Telp. Kantor - 0813 1522 2236 (WA) / TLP 0812 1944 0006

Email Supriyantorekan@gmail.com

Share:

Read More

PPh Orang Pribadi (Pembukuan) vs PT: Mana yang Lebih Hemat Pajak? Simulasi Omzet Rp2 Miliar dan Rp4 Miliar

 Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pelaku usaha yang sedang berkembang adalah:

"Apakah lebih hemat menjalankan usaha sebagai Orang Pribadi atau mendirikan Perseroan Terbatas (PT)?"

Banyak yang beranggapan bahwa mendirikan PT otomatis membuat pajak menjadi lebih kecil. Padahal, jawabannya sangat bergantung pada besarnya omzet, margin keuntungan, fasilitas tarif pajak yang diperoleh, serta tujuan bisnis.

Pada artikel ini, kita akan membandingkan beban Pajak Penghasilan (PPh) antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan PT Dalam Negeri menggunakan dua ilustrasi, yaitu omzet Rp2 miliar dan Rp4 miliar.

Dasar Perbandingan

Dalam simulasi ini digunakan asumsi:

• Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus TK/0.
• PT memperoleh fasilitas tarif PPh Badan sebesar 11% sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 31E).
• Tidak terdapat koreksi fiskal.
• Seluruh laba merupakan laba fiskal.
• Belum memperhitungkan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Simulasi Pertama

Omzet Rp2 Miliar dengan Margin Laba Bersih 8%

Data Usaha

• Omzet: Rp2.000.000.000
• Margin laba bersih: 8%
• Laba bersih: Rp160.000.000

Simulasi Kedua

Omzet Rp4 Miliar dengan Margin Laba Bersih 10%

Data Usaha

• Omzet: Rp4.000.000.000
• Margin laba bersih: 10%
• Laba Bersih: Rp400.000.000

Mengapa Hasilnya Berbeda?

Perbedaan ini terjadi karena sistem pengenaan pajak antara Orang Pribadi dan PT memang berbeda.

Orang Pribadi

Orang Pribadi memperoleh PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sehingga sebagian penghasilan tidak dikenai pajak. Namun, setelah melewati lapisan tertentu, penghasilan dikenai tarif progresif yang semakin tinggi seiring bertambahnya laba.

Artinya, semakin besar laba usaha, tarif efektif Orang Pribadi cenderung meningkat.

PT

Sebaliknya, PT tidak memperoleh PTKP. Seluruh laba fiskal menjadi dasar pengenaan pajak. Namun, selama memenuhi persyaratan fasilitas tarif, PT dikenai tarif PPh Badan yang lebih rendah, sehingga pada tingkat laba tertentu beban pajaknya justru menjadi lebih kecil dibandingkan Orang Pribadi.

---

Apakah PT Selalu Lebih Hemat?

Tidak selalu.

Dari dua simulasi di atas terlihat bahwa:

• Pada omzet Rp2 miliar dengan laba bersih 8%, Orang Pribadi lebih hemat.
• Pada omzet Rp4 miliar dengan laba bersih 10%, PT lebih hemat.
  

Kesimpulan

Berdasarkan simulasi dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa:

• Omzet Rp2 miliar dengan margin laba 8%: Orang Pribadi (Pembukuan) lebih hemat pajak dengan PPh terutang Rp9.900.000, sedangkan PT membayar Rp17.600.000.
• Omzet Rp4 miliar dengan margin laba 10%: PT lebih efisien dengan PPh terutang Rp44.000.000, dibandingkan Orang Pribadi sebesar Rp55.500.000.

Dengan demikian, tidak ada bentuk usaha yang selalu lebih unggul dari sisi pajak. Pilihan antara tetap sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau mendirikan PT harus mempertimbangkan skala usaha, tingkat keuntungan, kebutuhan bisnis jangka panjang, serta konsekuensi administratif dan perpajakan secara keseluruhan.

Alamat Kantor :

Kantor Konsultan Pajak Supriyanto & Rekan

Jl. Raya Ciputat Parung Kp Pasar Rebo Rt 001 Rw 002 Bojong Sari Kota Depok 

Telp. Kantor - 0813 1522 2236 (WA) / TLP 0812 1944 0006

Email Supriyantorekan@gmail.com

Share:

Read More

PPh Final UMKM vs Pembukuan: Mana yang Lebih Hemat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi?

 Memilih metode penghitungan pajak bukan hanya soal memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi efisiensi usaha. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha, khususnya perdagangan online atau marketplace, sering muncul pertanyaan: lebih menguntungkan menggunakan PPh Final UMKM 0,5% atau beralih ke pembukuan dengan tarif progresif?

Jawabannya tidak selalu sama untuk setiap usaha. Semuanya bergantung pada omzet, margin laba, dan besarnya biaya operasional.

Pada artikel ini, kita akan membahas simulasi usaha dengan omzet Rp2 miliar dan margin laba bersih 8%.

Profil Wajib Pajak

Sebagai ilustrasi, digunakan asumsi berikut:

• Wajib Pajak : Orang Pribadi (TK/0)
• Omzet Tahunan : Rp2.000.000.000
• Margin Laba Bersih : 8%
• PTKP : Rp54.000.000

Mengapa Selisihnya Tidak Terlalu Besar?

Banyak orang mengira pembukuan selalu menghasilkan pajak yang jauh lebih tinggi. Faktanya tidak demikian.

Dalam simulasi ini, margin laba bersih hanya 8%, sehingga laba kena pajaknya relatif kecil. Setelah dikurangi PTKP dan dikenakan tarif progresif, total pajak yang muncul hanya Rp9,9 juta.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil margin laba, maka pajak melalui pembukuan juga akan semakin rendah.

Sebaliknya, apabila margin usaha meningkat menjadi 15%, 20%, atau lebih tinggi, maka laba fiskal akan bertambah sehingga pajak progresif juga meningkat.

Kesimpulan

Pada simulasi usaha dengan omzet Rp2 miliar dan margin laba bersih 8%, diperoleh hasil sebagai berikut:

• PPh Final UMKM: Rp7.500.000
• Pembukuan (tarif progresif): Rp9.900.000
• Selisih pajak: Rp2.400.000

Selisih tersebut menunjukkan bahwa PPh Final UMKM masih sedikit lebih menguntungkan. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar karena margin laba bersih relatif rendah.

Oleh karena itu, keputusan memilih antara PPh Final UMKM dan pembukuan sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan besarnya pajak, tetapi juga memperhatikan tingkat keuntungan usaha, kebutuhan laporan keuangan, rencana pengembangan bisnis, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.

Alamat Kantor :

Kantor Konsultan Pajak Supriyanto & Rekan

Jl. Raya Ciputat Parung Kp Pasar Rebo Rt 001 Rw 002 Bojong Sari Kota Depok 

Telp. Kantor - 0813 1522 2236 (WA) / TLP 0812 1944 0006

Email Supriyantorekan@gmail.com

Share:

Read More

Perbandingan PPh Orang Pribadi Omzet Rp2 Miliar: Mana Lebih Menguntungkan, PPh Final UMKM 0,5% atau NPPN?

Bagi pelaku usaha perdagangan online (marketplace), memilih skema perpajakan yang tepat dapat memberikan penghematan pajak yang sangat signifikan. Banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memahami perbedaan antara PPh Final UMKM 0,5% dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) apabila tidak menyelenggarakan pembukuan.

Melalui simulasi berikut, kita akan melihat perbedaan beban pajak untuk omzet Rp2 miliar.

Profil Wajib Pajak

• Status Pajak : Orang Pribadi TK/0
• PTKP : Rp54.000.000
• Jenis Usaha : Perdagangan Online (Marketplace)
• Omzet Setahun : Rp2.000.000.000
• Norma NPPN Perdagangan : 30% (asumsi sesuai kelompok usaha)
• Tidak melakukan pembukuan

Mengapa Selisihnya Sangat Besar?

PPh Final UMKM dihitung langsung dari omzet sehingga tarifnya sangat rendah, yaitu hanya 0,5%.

Sedangkan pada NPPN, pemerintah terlebih dahulu menganggap bahwa Wajib Pajak memperoleh laba sesuai persentase norma. Setelah itu laba tersebut dikenai tarif progresif hingga mencapai lapisan tarif tertinggi.

Akibatnya, ketika omzet sudah mencapai miliaran rupiah, beban pajak melalui NPPN bisa meningkat secara signifikan.

Kesimpulan

Pada simulasi omzet Rp2 miliar, terlihat bahwa:

• PPh Final UMKM menghasilkan pajak sebesar Rp7.500.000.
• NPPN tanpa pembukuan menghasilkan pajak sebesar Rp107.800.000.
• Selisih beban pajaknya mencapai Rp100.300.000.

Artinya, selama masih memenuhi persyaratan menggunakan PPh Final UMKM, skema ini memberikan efisiensi pajak yang jauh lebih besar dibandingkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Alamat Kantor :

Kantor Konsultan Pajak Supriyanto & Rekan

Jl. Raya Ciputat Parung Kp Pasar Rebo Rt 001 Rw 002 Bojong Sari Kota Depok 

Telp. Kantor - 0813 1522 2236 (WA) / TLP 0812 1944 0006

Email Supriyantorekan@gmail.com

Share:

Read More

PP Nomor 20 Tahun 2026: Aturan Baru PPh Final UMKM, Siapa yang Masih Bisa Menggunakan Tarif 0,5%?

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi ini membawa sejumlah perubahan penting terhadap ketentuan PPh Final UMKM sebesar 0,5%, dengan tujuan agar fasilitas pajak benar-benar diberikan kepada pelaku usaha yang memang berhak serta mencegah praktik penghindaran pajak.

Mengapa PP Nomor 20 Tahun 2026 Diterbitkan?

Selama ini, tarif PPh Final 0,5% diberikan untuk mempermudah pelaku usaha kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun dalam praktiknya ditemukan penyalahgunaan, seperti pemecahan usaha atau pendirian beberapa badan usaha hanya untuk tetap menikmati tarif final.

Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah mempertegas bahwa fasilitas tersebut harus tepat sasaran, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mendukung praktik bisnis yang sehat.

1. Tarif PPh Final Tetap 0,5%

Kabar baiknya, tarif PPh Final tetap sebesar 0,5% dari omzet. Yang berubah bukan tarifnya, melainkan siapa yang berhak menggunakan fasilitas tersebut.

2. Profesi Bebas Tidak Lagi Dapat Menggunakan PPh Final

Perubahan yang paling signifikan adalah jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak lagi termasuk objek PPh Final UMKM.

Artinya, berbagai profesi seperti:

• Pengacara
• Akuntan
• Dokter
• Arsitek
• Notaris
• Konsultan
• Penilai
• Aktuaris
• Influencer, selebgram, blogger, vlogger
• Agen asuransi
• Moderator
• Pelatih
• Pengajar
• dan profesi bebas lainnya

tidak dapat lagi menggunakan tarif final 0,5% atas penghasilannya. Mereka wajib menggunakan mekanisme penghitungan PPh berdasarkan ketentuan umum.

3. Omzet Suami-Istri Kini Harus Digabung

PP Nomor 20 Tahun 2026 juga mengatur bahwa bagi suami-istri yang:

• memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
• istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,

maka peredaran bruto suami dan istri harus digabung untuk menentukan apakah masih memenuhi batas omzet Rp4,8 miliar.

Contoh

Suami memiliki omzet usaha Rp3 miliar.

Istri memiliki omzet usaha Rp2 miliar.

Total omzet keluarga menjadi Rp5 miliar.

Karena omzet gabungan melebihi Rp4,8 miliar, maka pada tahun pajak berikutnya keluarga tersebut tidak lagi dapat menggunakan PPh Final 0,5%.

4. Omzet Perseroan Perorangan Juga Diperhitungkan

Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi mendirikan perseroan perorangan, maka omzet badan tersebut juga ikut dihitung bersama omzet pribadi.

Tujuan ketentuan ini adalah mencegah praktik pemecahan usaha menjadi beberapa entitas agar tetap berada di bawah batas Rp4,8 miliar.

5. Perseroan Perorangan dengan Keahlian Khusus Tidak Berhak Menggunakan PPh Final

Perseroan perorangan yang didirikan oleh tenaga ahli atau profesional untuk memberikan jasa yang sejenis dengan pekerjaan bebas juga tidak dapat memanfaatkan PPh Final UMKM. Ketentuan ini menegaskan bahwa perubahan bentuk usaha tidak dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi profesi bebas.

6. Biaya Suap dan Gratifikasi Tidak Dapat Dikurangkan

PP Nomor 20 Tahun 2026 juga menambahkan ketentuan baru bahwa:

Pengeluaran berupa suap, gratifikasi, maupun pemberian lain yang termasuk tindak pidana korupsi atau suap, termasuk kepada pejabat publik asing, bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas sistem perpajakan dan sejalan dengan rekomendasi internasional.

Kesimpulan

PP Nomor 20 Tahun 2026 tidak menghapus fasilitas PPh Final UMKM 0,5%, tetapi memperketat penerapannya agar hanya dinikmati oleh pelaku usaha yang benar-benar memenuhi syarat.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

• Tarif PPh Final tetap 0,5%.
• Profesi bebas tidak lagi dapat menggunakan PPh Final.
• Omzet suami-istri tertentu harus digabung.
• Omzet perseroan perorangan ikut diperhitungkan.
• Praktik pemecahan usaha untuk mempertahankan fasilitas PPh Final dibatasi.
• Biaya suap dan gratifikasi tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Bagi pelaku usaha, penting untuk mengevaluasi kembali struktur usaha dan proyeksi omzet agar dapat menentukan skema perpajakan yang tepat sejak awal. Regulasi ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dilihat dari besarnya pajak yang dibayar, tetapi juga dari ketepatan dalam memilih rezim perpajakan yang sesuai dengan ketentuan.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Share:

Read More

PMK 44 Tahun 2026: Aturan Baru Kuasa Wajib Pajak, Apa Saja yang Berubah?

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. Aturan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme kuasa wajib pajak sekaligus mendukung transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia.

PMK ini mencabut dan menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014 yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem perpajakan, terutama terkait kompetensi kuasa, digitalisasi layanan, dan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. 

Siapa yang Bisa Menjadi Kuasa Wajib Pajak?

Dalam PMK 44 Tahun 2026, Wajib Pajak tetap diberikan hak untuk menunjuk pihak lain sebagai kuasa melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).

Pihak yang dapat ditunjuk terdiri atas:

• Konsultan Pajak;
• Pihak lain yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT); dan
• Anggota keluarga Wajib Pajak.

Namun terdapat perbedaan penting dibanding aturan sebelumnya. Selain keluarga, setiap kuasa wajib memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Kompetensi tersebut dibuktikan melalui:

• Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku bagi Konsultan Pajak.
• Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi pihak lain.

---

Tidak Semua Orang Bisa Menjadi Kuasa

PMK ini juga mempertegas bahwa terdapat pihak yang tidak dapat ditunjuk sebagai kuasa, yaitu:

• Konsultan Pajak yang sedang dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan izin.
• Pihak lain yang Surat Keterangan Terdaftarnya sedang dibekukan atau dicabut.

Ketentuan ini bertujuan menjaga kualitas dan integritas profesi kuasa di bidang perpajakan.

---

Tanggung Jawab Pajak Tetap Berada pada Wajib Pajak

Meskipun pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat dikuasakan kepada pihak lain, tanggung jawab perpajakan tetap berada pada Wajib Pajak sebagai pemberi kuasa.

Artinya, apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan maupun pemenuhan kewajiban pajak, Wajib Pajak tetap bertanggung jawab sesuai ketentuan perpajakan.

---

Administrasi Kuasa Kini Serba Digital

Salah satu perubahan terbesar dalam PMK 44 Tahun 2026 adalah digitalisasi administrasi kuasa.

Surat Kuasa Khusus kini dapat dibuat:

• secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak; atau
• dalam bentuk kertas.

Apabila pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dilakukan secara elektronik, Wajib Pajak wajib memberikan persetujuan akses kepada kuasa melalui Portal Wajib Pajak sehingga kuasa dapat menjalankan kewenangan yang diberikan secara digital.

---

Satu Surat Kuasa Khusus Hanya Untuk Satu Kuasa

PMK 44 Tahun 2026 memberikan batasan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup kuasa.

Satu Surat Kuasa Khusus hanya berlaku untuk:

• satu orang kuasa; dan
• satu pelaksanaan hak atau kewajiban perpajakan tertentu sesuai yang tercantum dalam surat kuasa.

Selain itu, kuasa tidak diperbolehkan mengalihkan kewenangan yang diterimanya kepada pihak lain.

---

Kewajiban Etik Seorang Kuasa

Dalam menjalankan tugasnya, kuasa wajib:

• mematuhi ketentuan perpajakan;
• menjaga integritas dan profesionalisme;
• menjaga kerahasiaan informasi Wajib Pajak;
• melaksanakan tugas sesuai klasifikasi izin yang dimiliki.

Sebaliknya, kuasa dilarang menghalangi proses pemeriksaan maupun pelaksanaan ketentuan perpajakan, seperti menolak memberikan dokumen, memberikan informasi yang menyesatkan, atau menghambat pemeriksaan pajak. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

---

Masa Transisi Hingga 31 Desember 2026

Pemerintah memberikan masa transisi bagi pihak selain Konsultan Pajak.

Sampai dengan 31 Desember 2026, seseorang yang memiliki:

• Sertifikat Brevet; atau
• Ijazah formal perpajakan minimal Diploma III,

masih dapat ditunjuk sebagai kuasa, dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus berbentuk kertas yang dilampiri dokumen pendukung tersebut. Setelah masa transisi berakhir, penunjukan kuasa harus mengikuti ketentuan baru sebagaimana diatur dalam PMK 44 Tahun 2026.

---

Kesimpulan

PMK Nomor 44 Tahun 2026 merupakan pembaruan penting dalam tata kelola kuasa di bidang perpajakan. Regulasi ini tidak hanya meningkatkan standar kompetensi dan profesionalisme kuasa, tetapi juga memperkuat digitalisasi layanan perpajakan melalui Portal Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak, memahami aturan ini sangat penting agar proses pemberian kuasa dilakukan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan hak maupun pemenuhan kewajiban perpajakan.

Share:

Read More

SANKSI KETERLAMBATAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI 2025 RESMI DIHAPUS KEP 55/2026 & PENG-27/2026

Relaksasi SPT Tahunan 2025: DJP Hapus Sanksi Keterlambatan hingga 1 Bulan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 yang memberikan kebijakan relaksasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025.

Kebijakan ini hadir sebagai respons atas implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) serta mempertimbangkan adanya hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 H, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan oleh Wajib Pajak.

Penghapusan Sanksi Administratif

Dalam kebijakan ini, DJP memberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga atas:

1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
2. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29.
3. Kekurangan pembayaran pajak dalam SPT Tahunan.

Namun, relaksasi ini hanya berlaku sepanjang keterlambatan tersebut tidak melebihi 1 (satu) bulan setelah batas waktu yang telah ditentukan.

Tidak Diterbitkan STP

Sebagai bentuk implementasi kebijakan ini, DJP tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi keterlambatan yang memenuhi kriteria relaksasi. Bahkan, apabila STP telah terlanjur diterbitkan, maka akan dilakukan penghapusan secara jabatan oleh otoritas pajak.

Tidak Mempengaruhi Status Wajib Pajak Patuh

Menariknya, keterlambatan pelaporan dalam periode relaksasi ini tidak akan berdampak pada status Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Wajib Pajak patuh). Artinya, keterlambatan tersebut tidak menjadi dasar pencabutan atau penolakan penetapan status kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan

Kebijakan KEP-55/PJ/2026 pada dasarnya memberikan “ruang napas” bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menghadapi masa transisi sistem administrasi perpajakan yang baru. Dengan adanya penghapusan sanksi hingga satu bulan setelah jatuh tempo, Wajib Pajak diharapkan tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa terbebani risiko denda.

Meski demikian, Wajib Pajak tetap disarankan untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu guna menghindari potensi risiko administratif maupun pemeriksaan di kemudian hari.

DOWNLOAD KEP 55/PJ/2026

PENGUMUMAN PENG 27/PJ.09/2026

Alamat Kantor :

Kantor Konsultan Pajak Supriyanto & Rekan

Jl. Raya Ciputat Parung Kp Pasar Rebo Rt 001 Rw 002 Bojong Sari Kota Depok 

Telp. Kantor - 0813 1522 2236 (WA) / TLP 0812 1944 0006

Email Supriyantorekan@gmail.com

Share:

Read More

PENGUMUMAN NOMOR PENG - 25/PJ.09/2026 IMBAUAN PENERBITAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 25/PJ.09/2026

TENTANG

IMBAUAN PENERBITAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI CORETAX DJP

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi perpajakan terkait pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh OP) Tahun Pajak 2025 melalui Coretax DJP, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Masing-masing Wajib Pajak Instansi Pemerintah (WP IP) Pengguna Aplikasi Gaji Web agar memastikan bahwa publikasi:
1. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA1 – Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala Masa Desember 2025;
2. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA2 – Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya Masa Desember 2025 telah dilakukan melalui Coretax DJP.
2. Dengan publikasi BPA1/BPA2 di Coretax DJP, maka secara otomatis pemotongan data PPh Pasal 21 beserta dokumen file BPA1/BPA2 berformat PDF dapat diakses oleh Orang Pribadi penerima penghasilan pada akun Coretax pribadi WP OP, tanpa harus WP IP mengirimkannya ke masing-masing pegawai, dan terprepopulasi pada SPT Tahunan PPh OP penerima penghasilan.
3. Dalam hal WP IP Instansi Pemerintah Pusat memiliki kendala teknis pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 (A1/A2) melalui Coretax DJP, diharapkan dapat menghubungi Kanwil, KPP, dan/atau KP2KP untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
4. Dalam hal ini terdapat kondisi WP IP yang masih mengalami kendala tarik BP A1/A2 melalui Coretax DJP dan pegawai sudah harus melaporkan SPT Tahunan PPh OP-nya karena ada batas waktu yang ditetapkan oleh instansinya, maka pegawai dapat menggunakan BP A1/A2 dari Aplikasi Gaji Web (Form 1721 A1/A2) untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh OP.
5. Formulir 1721 A1/A2 yang diunduh dari Aplikasi Gaji Web dapat dilaporkan pada SPT Tahunan PPh OP oleh pegawai yang diperiksa melalui Coretax DJP dengan cara memasukkan manual (key in) nilai penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan dan kredit pajak pada daftar bukti pemotongan/pemungutan PPh.
6. Apabila WP IP telah menerbitkan BP A1/A2 melalui Coretax DJP, maka penerima penghasilan yang sudah melaporkan SPT Tahunan PPh OP-nya dengan menggunakan Form 1721 A1/A2 dari Aplikasi Gaji Web disarankan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh OP-nya karena pengkreditan BP A1/A2 yang dihasilkan oleh aplikasi selain Coretax DJP mungkin tidak diakui sebagai kredit pajak dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, misalnya dalam  proses penghentian, pengawasan atau penyelesaian.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2026
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat

Ditandatangani secara elektronik

Inge Diana Rismawati

Share:

Read More