Nilai Sisa Buku Aset Sudah Nol namun tidak bisa di input dalam SPT Tahunan Badan Coretax, ini solusinya...

Dalam praktik penyusunan SPT Tahunan Badan di sistem Coretax, sering muncul pertanyaan dari klien:

“Aset kami masih dipakai, tapi nilai sisa bukunya sudah nol. Harus diinput bagaimana?”

Masalah ini sering terjadi terutama pada perusahaan yang sudah lama beroperasi atau menggunakan metode penyusutan fiskal yang lebih cepat.

Jika wajib pajak menginput nilai sisa buku fiskal pada awal tahun dengan angka NOL maka akan muncul notif “the number should be greater than ! 0,00

Solusinya Adalah wajib pajak harus menggunakan tamplate impor untuk mengisi saldo nilai sisa buku yang sudah habis

 

Alamat Kantor :

Kantor Konsultan Pajak Supriyanto & Rekan

Jl. Raya Ciputat Parung Kp Pasar Rebo Rt 001 Rw 002 Bojong Sari Kota Depok 

Telp. Kantor - 0813 1522 2236 (WA) / TLP 0812 1944 0006

Email Supriyantorekan@gmail.com

Share:

Read More

Pajak di Balik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) : Isu Kepatuhan yang Perlu Diantisipasi Sejak Awal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap dipahami sebagai program sosial yang berfokus pada pemenuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, MBG juga menciptakan ekosistem ekonomi baru dengan perputaran dana yang sangat besar.

MBG & TANTANGAN KEPATUHAN PERPAJAKAN
Dalam praktik perpajakan, program dengan skala besar kerap menghadapi tantangan serupa yang menjadi isu adalah perbedaan penafsiran. Bukan karena niat menghindari pajak, melainkan karena karakter program yang unik dan belum sepenuhnya memiliki rujukan perlakuan pajak yang seragam

PEMBANGUNAN DAPUR: RISIKO YANG SERING TERLEWAT
Tahap awal operasional MBG umumnya diawali dengan pembangunan dapur dan sarana pendukung. Banyak mitra memilih membangun secara swakelola karena lebih fleksibel dan efisien. Namun, tidak sedikit yang belum menyadari bahwa pembangunan bangunan usaha dengan luas tertentu berpotensi dikenakan PPN Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS).
Pembangunan melalui kontraktor menimbulkan kewajiban:

• Pemotongan PPh Final jasa konstruksi oleh mitra SPPG; 
• Pemungutan PPN apabila kontraktor berstatus PKP.

OPERASIONAL HARIAN: SEWA ASET DAN PEMBELIAN PANGAN

Dalam operasional sehari-hari, SPPG tidak jarang menyewa tanah, bangunan, atau kendaraan operasional. Setiap jenis sewa memiliki perlakuan pajak yang berbeda.

Setiap jenis sewa memiliki karakter pajak yang berbeda:

• Sewa tanah dan/atau bangunan → PPh Pasal 4 ayat (2) Final;
• Sewa selain tanah dan/atau bangunan → PPh Pasal 23.

Sementara itu, pembelian bahan pangan—yang menjadi jantung Program MBG, pada prinsipnya tidak dikenakan PPN karena termasuk barang kebutuhan pokok. Namun, meningkatnya skala usaha pemasok lokal berpotensi mendorong mereka masuk ke kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga muncul kewajiban administratif seperti penerbitan faktur pajak.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban pemasok untuk:

• Mengukuhkan diri sebagai PKP; dan
• Menerbitkan Faktur Pajak kode 08,

Bagi mitra MBG, meskipun tidak terdapat kewajiban pemotongan pajak, transaksi ini tetap menjadi bagian dari data matching DJP yang berpotensi memengaruhi profil risiko pajak

ISU SENTRAL: KARAKTER PAJAK ATAS PENAGIHAN DANA MBG

Isu perpajakan paling strategis dalam MBG terletak pada klasifikasi penagihan dana Banper kepada Badan Gizi Nasional. Secara faktual, nilai pembayaran ditentukan berdasarkan jumlah porsi makanan, bukan atas rincian komponen biaya.

Dari sudut pandang teknis pajak, terdapat dua pendekatan:

• Penagihan diperlakukan sebagai penyediaan jasa makanan secara terpadu; atau
• Penagihan dipandang sebagai penyerahan barang dan/atau jasa secara terpisah

PPH PASAL 21: KOMPLEKSITAS STRUKTUR TENAGA KERJA

Struktur tenaga kerja MBG melibatkan:

• Personel yang digaji langsung oleh BGN;
• Pegawai tetap mitra;
• Pegawai tidak tetap atau relawan.

Pembeda utama kewajiban PPh Pasal 21 terletak pada hubungan kerja dan sumber pembayaran penghasilan. Kesalahan dalam menentukan status pegawai dapat menimbulkan koreksi fiskal yang berulang, khususnya pada relawan yang dibayar berbasis satuan kerja.

PPH BADAN: LABA FISKAL VS. TUJUAN SOSIAL

Meskipun MBG memiliki tujuan sosial, mitra yang berbentuk badan usaha tetap memiliki kewajiban PPh Badan Tahunan. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal, serta pemanfaatan tarif final UMKM bagi badan usaha baru, menjadi aspek penting dalam perencanaan pajak MBG.

Alamat Kantor :

Kantor Konsultan Pajak Supriyanto & Rekan

Jl. Raya Ciputat Parung Kp Pasar Rebo Rt 001 Rw 002 Bojong Sari Kota Depok 

Telp. Kantor - 0813 1522 2236 (WA) / TLP 0812 1944 0006

Email Supriyantorekan@gmail.com

Share:

Read More

MEMAHAMI KONSEP : TANGGAL DIKIRIM DAN TANGGAL DITERIMA, APAKAH SAMA ?

 

Permasalahan utama dalam penghitungan tenggang waktu upaya hukum pajak terletak pada penentuan awal perhitungan. Selama ini, tanggal pengiriman melalui pos sering disamakan dengan tanggal diterima berdasarkan stempel pos. Padahal, dalam praktik terdapat jeda waktu antara tanggal kirim dan tanggal terima yang tidak selalu sama.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan masalah keadilan bagi Wajib Pajak. Jika surat diterima jauh lebih lambat dari tanggal kirim, waktu untuk mengajukan upaya hukum menjadi lebih singkat. Akibatnya, Wajib Pajak dapat dirugikan karena tidak dapat menggunakan hak upaya hukumnya secara optimal.

Upaya Hukum Keberatan - Pasal 25 Ayat (3) UU KUP

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat  ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya

Upaya Hukum Banding - Pasal 27 Ayat (3) UU KUP Jo Pasal 35 ayat 2 UU Pengadilan pajak

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut

Pasal 35 Ayat 2 UU Pengadilan Pajak

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Meskipun terminologi yang digunakan adalah Tanggal Diterima, akan tetapi UU KUP & UU Pengadilan Pajak memberikan definisi yang sama dengan Tanggal Dikirim.

Pasal 1 angka 40 UU KUP jo. Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak:

Tanggal Dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Pasal 1 angka 41 UU KUP jo. Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak:

Tanggal Diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Pemanfaatan teknologi seperti Pos Tracking memungkinkan pembuktian tanggal penerimaan secara lebih pasti. Karena itu, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak Wajib Pajak, awal penghitungan tenggang waktu upaya hukum idealnya didasarkan pada tanggal penerimaan yang nyata, bukan tanggal pengiriman.

Share:

Read More

PRAKTIK SPT TAHUNAN CORETAX DI SIMULATOR CORETAX

Direktorat Jenderal Pajak resmi merilis simulator terpandu Coretax untuk wajib pajak yang mau mencoba mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Untuk dapat mencoba simulator tersebut, wajib pajak dapat mengunjungi laman https://spt-simulasi.pajak.go.id/home

Selanjutnya, wajib pajak dapat melakukan login dengan memasukkan ID Pengguna, kata sandi, memilih bahasa yang digunakan serta menekan tombol Login.

ID Pengguna: Nomor Pokok Wajib Pajak 16 digit atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Kata Sandi : P@jakTumbuh1ndonesiaT@angguh.

Pada simulator, hanya terdapat dua menu yaitu Surat Pemberitahuan (SPT), dan Pembayaran. Setelah login, wajib pajak bisa mengakses menu Konsep SPT untuk pelaporan PPh Orang Pribadi.

Alamat Kantor :

Kantor Konsultan Pajak Supriyanto & Rekan

Jl. Raya Ciputat Parung Kp Pasar Rebo Rt 001 Rw 002 Bojong Sari Kota Depok 

Telp. 0812 1944 0006

Email Supriyantorekan@gmail.com

Share:

Read More

CONTOH KASUS TRANSAKSI MARKETPLACE PPH 22 0,5% PMK 37 TAHUN 2025

INFORMASI MARKETPLACE JB

Marketplace JB ditetapkan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berkedudukan di Indonesia, dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tertanggal 15 Agustus 2025, Marketplace JB ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berlaku mulai 1 September 2025.

No	Pedagang / Pihak Terkait	Status Pajak	Barang/Jasa yang Dijual	Informasi yang Wajib Disampaikan
1	Tuan WY	WP Orang Pribadi Dalam Negeri	Alat elektronik, pulsa elektronik, kartu perdana, jasa reparasi, jasa lainnya	NPWP/NIK, Alamat korespondensi, Surat pernyataan omzet ≤ Rp500 juta
2	Nyonya NLG	WP Orang Pribadi Dalam Negeri	Tas (dropship dari Surabaya)	NPWP/NIK, Alamat korespondensi
3	PT HAN	WP Badan Dalam Negeri	Produk pakaian, jasa pembuatan pakaian	NPWP, Alamat ,korespondensi
4	CV ISL	WP Badan Dalam Negeri	Kebutuhan pokok (beras)	NPWP, Alamat korespondensi
5	Mr. MA	WP Luar Negeri (Malaysia)	Sepatu olahraga (dikirim dari Malaysia)	Surat keterangan domisili WP luar negeri
6	Tuan XY	WP Orang Pribadi Dalam Negeri	Jasa angkutan (mitra aplikasi teknologi)	-
7	PT FQ	Pihak Ketiga (Logistik)	Jasa pengiriman	NPWP, Alamat korespondensi
8	PT YS	Pihak Ketiga (Asuransi)	Jasa asuransi	NPWP, Alamat korespondensi

Catatan:

• Marketplace JB wajib memungut PPh Pasal 22 mulai 1 September 2025.
• Pedagang wajib menyampaikan data sesuai ketentuan sebelum berjualan.
• Penjual juga dapat menggunakan jasa logistik & asuransi lain selain PT FQ dan PT YS.

CONTOH KASUS

CONTOH 1TRANSAKSI TUAN WY MELALUI MARKETPLACE JB

Berikut ini adalah ringkasan transaksi Tuan WY melalui Marketplace JB beserta perhitungan pemungutan PPh Pasal 22 pada bulan September dan Oktober 2025.

1️⃣ Transaksi Bulan September 2025

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Dipungut	DPP	Tarif PPh 22	PPh Dipungut	Catatan
1	2 Sep 2025	Penjualan komputer	Tuan WY	Rp8.000.000	-	-	Tidak dipungut PPh 22 karena omzet ≤ Rp500 juta
		Jasa pengiriman	PT FQ	Rp150.000	0,5%	Rp750	Dipungut PPh 22
		Jasa asuransi	PT YS	Rp50.000	0,5%	Rp250	Dipungut PPh 22

Total PPh dipungut bulan September 2025: Rp1.000

2️⃣ Transaksi Bulan Oktober 2025

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Dipungut	DPP	Tarif PPh 22	PPh Dipungut	Catatan
1	7 Okt 2025	Sewa ruangan	Tuan WY	Rp20.000.000	0,5%	Rp100.000	Pelunasan PPh Final sewa, selisih 9,5% disetor sendiri
2	11 Okt 2025	Penjualan pulsa	Tuan WY	-	-	-	Tidak dipungut PPh 22
3	14 Okt 2025	Penjualan printer	Tuan WY	Rp3.000.000	0,5%	Rp15.000	Biaya kirim tidak kurangi DPP
		Jasa pengiriman	PT FQ	Rp50.000	0,5%	Rp250	Dipungut PPh 22
		Jasa asuransi	PT YS	Rp20.000	0,5%	Rp100	Dipungut PPh 22
4	15 Okt 2025	Penjualan komputer	Tuan WY	Rp15.200.000	0,5%	Rp76.000	DPP = harga + biaya kurir toko
		Jasa asuransi	PT YS	Rp100.000	0,5%	Rp500	Dipungut PPh 22

Total PPh dipungut bulan Oktober 2025: Rp192.100

Catatan:

• PPh Pasal 22 Tuan WY mulai dipungut setelah omzet melebihi Rp500 juta.
• Kekurangan PPh Final sewa ruangan (9,5%) disetor sendiri.
• Jasa pengiriman & asuransi oleh PT FQ & PT YS dipungut PPh 22.

CONTOH 2 TRANSAKSI NYONYA NLG DI MARKETPLACE JB

Berikut ini adalah ringkasan transaksi Nyonya NLG melalui Marketplace JB beserta perhitungan pemungutan PPh Pasal 22 pada bulan September 2025.

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Dipungut	DPP	Tarif PPh 22	PPh Dipungut	Catatan
1	2 Sep 2025	Penjualan tas	Nyonya NLG	Rp600.000	0,5%	Rp3.000	Tidak ada surat pernyataan omzet ≤ Rp500 juta
		Jasa pengiriman	Tuan XY	Rp50.000	-	-	Tidak dipungut PPh 22 (mitra aplikasi teknologi)
		Jasa asuransi	PT YS	Rp10.000	0,5%	Rp50	Dipungut PPh 22

Total PPh dipungut bulan September 2025: Rp3.050

Catatan:

• PPh Pasal 22 dipungut dari Nyonya NLG karena tidak ada surat pernyataan omzet.
• Tidak dipungut PPh Pasal 22 untuk Tuan XY karena termasuk mitra aplikasi teknologi.
• PT YS dipungut PPh Pasal 22 atas jasa asuransi.
• Dokumen tagihan Marketplace JB berlaku sebagai bukti pungut.

CONTOH KASUS 3 TRANSAKSI Mr. MA – Marketplace JB (November 2025)

Pihak	Objek Transaksi	DPP (Dasar Pengenaan Pajak)	Tarif PPh 22	PPh 22 yang Dipungut	Keterangan
Mr. MA	Penjualan sepatu olahraga (impor)	Rp30.000.000	–	–	Wajib Pajak Luar Negeri (Malaysia) dengan SKD → tidak dipungut PPh 22 oleh marketplace.
Total	–	Rp30.000.000	–	–	PPh Pasal 22 tetap berlaku melalui mekanisme impor oleh DJBC saat barang masuk ke Indonesia.

 Catatan:

• Mr. MA merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan telah menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD).
• Marketplace JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 karena SKD telah disampaikan.
• Marketplace tetap menerbitkan invoice sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh 22.
• PPh Pasal 22 dikenakan melalui mekanisme impor, dan dipungut oleh DJBC saat barang masuk ke Indonesia.

CONTOH 4 TRANSAKSI PT HAN-SEPTEMBER & OKTOBER 2025

1. Transaksi Melalui Marketplace JB (2 September 2025)

Pihak	Objek Transaksi	DPP	Tarif PPh 22	PPh 22 Dipungut	Keterangan
PT HAN	Penjualan 5 kemeja	Rp1.500.000	0,5%	Rp7.500	PPh 22 dipungut atas penjualan oleh badan dalam negeri.
PT FQ	Jasa pengiriman	Rp50.000	0,5%	Rp250	PPh 22 dipungut atas penghasilan dari jasa pengiriman.
PT YS	Jasa asuransi	Rp10.000	0,5%	Rp50	PPh 22 dipungut atas penghasilan dari jasa asuransi.
Total	-	Rp1.560.000	-	Rp7.800	-

Catatan:

• PPh Pasal 22 dipungut oleh Marketplace JB untuk PT HAN, PT FQ, dan PT YS.
• Marketplace menerbitkan invoice sebagai bukti pemungutan.

2. Transaksi di Luar Marketplace JB (30 Oktober 2025)

Pihak yang Dipungut	Objek Transaksi	DPP	Tarif PPh 22	PPh 22 Dipungut
PT HAN	Penjualan komputer ke instansi pemerintah	Rp60.000.000	0,5%	Rp300.000

Catatan:

• PT HAN menyerahkan surat keterangan sebagai Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu.
• Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai pemotong PPh Pasal 22.
• PPh tetap dipungut di luar marketplace sesuai peraturan perpajakan.

 

CONTOH 5 TRANSAKSI CV ISL-SEPTEMBER 2025

1. Transaksi Melalui Marketplace JB (2 September 2025)

Penjual	DPP	Tarif PPh 22	PPh 22 Dipungut	Keterangan
CV ISL	Rp1.000.000 + Rp50.000 = Rp1.050.000	0,5%	Rp5.250	DPP mencakup harga barang + biaya jasa pengiriman toko.

Catatan:

• Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan dan ongkos kirim.
• Kurir toko milik CV ISL dianggap sebagai bagian dari transaksi sehingga biaya pengiriman masuk dalam DPP.

2. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 oleh Marketplace JB

Masa Pajak	PPh Pasal 22	Batas Tanggal Penyetoran	Batas Tanggal Pelaporan
September 2025	Rp17.100	15 Oktober 2025	20 Oktober 2025
Oktober 2025	Rp191.850	15 November 2025	20 November 2025

Catatan Tambahan:

Marketplace JB wajib menyampaikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai peraturan perpajakan.

Share:

Read More