Ilustrasi berita perpajakan.
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email resmi kepada sejumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025.
Informasi tersebut disampaikan DJP melalui pengumuman resmi di situs pajak.go.id. Dalam pengumumannya, DJP mengimbau Wajib Pajak untuk melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan pencocokan kembali atas penghasilan serta bukti potong PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Langkah tersebut bertujuan membantu Wajib Pajak memastikan bahwa seluruh penghasilan dan pajak yang telah dipotong sudah dilaporkan dengan benar.
DJP juga mengingatkan bahwa apabila terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga SPT tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, Wajib Pajak diimbau melakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengapa DJP Mengirimkan Email?
Bukti potong PPh merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa sebagian pajak atas penghasilan seseorang telah dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan.
Sebagai contoh, seorang karyawan menerima gaji dari perusahaan. Setiap bulan, perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Pada akhir tahun, perusahaan memberikan bukti potong yang nantinya digunakan karyawan untuk melaporkan SPT Tahunan.
Data bukti potong tersebut juga dilaporkan oleh pihak yang melakukan pemotongan kepada DJP. Karena itu, DJP dapat mencocokkan data yang dilaporkan perusahaan dengan data yang dimasukkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan.
Apabila terdapat bukti potong yang sebelumnya tersedia tetapi tidak dicantumkan dalam SPT, kondisi tersebut menjadi perhatian DJP.
Apakah Menghapus Bukti Potong Berarti Melakukan Pelanggaran?
Tidak semua bukti potong yang tidak tercantum dalam SPT otomatis berarti Wajib Pajak melakukan pelanggaran.
Ada beberapa kemungkinan yang perlu diperiksa terlebih dahulu, seperti kesalahan pengisian, bukti potong yang dibatalkan atau diganti, kesalahan memasukkan data, atau penghasilan yang memang belum dilaporkan.
Hal yang paling penting adalah memastikan apakah penghasilan tersebut sudah dilaporkan atau belum.
Contohnya, seorang karyawan menerima penghasilan selama tahun 2025 dan telah dipotong PPh Pasal 21 oleh perusahaan. Namun, ketika mengisi SPT Tahunan, bukti potong tersebut tidak dimasukkan.
Jika penghasilannya juga tidak dilaporkan, tentu perlu dilakukan pemeriksaan dan perbaikan. Namun, jika penghasilannya sudah dilaporkan dan hanya terdapat persoalan pada pencantuman bukti potong, maka perlu diteliti lebih lanjut.
Risiko Jika Penghasilan dan Bukti Potong Tidak Dilaporkan
Wajib Pajak perlu memahami bahwa tidak mencantumkan bukti potong dan tidak melaporkan penghasilan dapat menimbulkan beberapa risiko.
1. Data pajak menjadi tidak cocok.
Perusahaan melaporkan bahwa seseorang menerima penghasilan dan telah dipotong pajak. Namun, data dalam SPT orang tersebut menunjukkan informasi yang berbeda. Perbedaan ini dapat menjadi perhatian DJP dan dapat diminta penjelasannya.
2. Penghasilan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Jika ada penghasilan yang seharusnya dilaporkan tetapi tidak dimasukkan, jumlah penghasilan dalam SPT menjadi lebih kecil daripada yang sebenarnya diterima.
3. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan.
Bukti potong juga penting karena dapat digunakan untuk memperhitungkan pajak yang sudah dibayar melalui pemotongan oleh pihak lain, sepanjang memenuhi ketentuan.
4. Dapat menimbulkan sanksi perpajakan.
Apabila ditemukan bahwa SPT diisi tidak benar atau tidak lengkap dan mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat dikenakan konsekuensi sesuai ketentuan perpajakan.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Menerima Email DJP?
Jika menerima email dari DJP mengenai indikasi penghapusan bukti potong, Wajib Pajak tidak perlu langsung panik. Ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan.
1. Pastikan email benar-benar berasal dari DJP.
Periksa alamat email pengirim. DJP menegaskan bahwa email resmi yang digunakan adalah domain @pajak.go.id. Jangan mudah percaya apabila menerima email dari alamat lain yang mengatasnamakan DJP.
2. Periksa kembali bukti potong.
Lihat kembali bukti potong yang diterbitkan perusahaan atau pihak lain yang memberikan penghasilan selama tahun 2025.
3. Cocokkan dengan penghasilan yang dilaporkan.
Pastikan seluruh penghasilan yang diterima selama tahun 2025 sudah dimasukkan dalam SPT Tahunan. Jangan hanya memeriksa bukti potong, tetapi periksa juga apakah jumlah penghasilan yang dilaporkan sudah benar.
4. Cari tahu penyebab bukti potong tidak tercantum.
Apabila ada bukti potong yang tidak dimasukkan, cari tahu terlebih dahulu penyebabnya. Apakah karena tidak sengaja dihapus, salah memasukkan data, atau memang ada penghasilan yang belum dilaporkan?
5. Lakukan pembetulan jika memang diperlukan.
Jika setelah diperiksa ternyata terdapat penghasilan yang belum dilaporkan atau kesalahan dalam SPT, Wajib Pajak perlu melakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, apabila tidak ditemukan kesalahan, jangan melakukan pembetulan hanya karena merasa khawatir menerima email dari DJP.
Jangan Panik, tetapi Jangan Abaikan Imbauan DJP
Pengiriman email oleh DJP ini menjadi pengingat bahwa Wajib Pajak harus lebih teliti dalam mengisi SPT Tahunan.
Selama ini, sebagian Wajib Pajak mungkin hanya berfokus pada penghasilan yang diterima dan jumlah pajak yang harus dibayar. Padahal, bukti potong juga merupakan bagian penting yang harus diperhatikan ketika melaporkan SPT.
Kami mendukung langkah DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui pencocokan data. Namun, setiap perbedaan data juga perlu diperiksa terlebih dahulu agar dapat diketahui penyebab sebenarnya.
Wajib Pajak tidak seharusnya langsung dianggap melakukan kesalahan hanya karena terdapat bukti potong yang tidak tercantum. Perlu dilihat apakah penghasilan sudah dilaporkan, apakah bukti potong masih berlaku, dan apakah terdapat kesalahan dalam pengisian SPT.
Wajib Pajak tidak perlu panik ketika menerima email DJP, tetapi juga jangan mengabaikannya. Periksa kembali data penghasilan dan bukti potong, pahami letak permasalahannya, kemudian lakukan perbaikan apabila memang diperlukan.
Waspada Email Penipuan Mengatasnamakan DJP
DJP juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.
- Email resmi DJP menggunakan domain @pajak.go.id.
- Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya.
- DJP tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi.
- DJP tidak meminta password atau kode OTP.
- DJP tidak meminta Wajib Pajak membagikan layar perangkat.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, Wajib Pajak dapat menghubungi Account Representative di KPP tempat terdaftar, petugas helpdesk, live chat melalui situs DJP, Kring Pajak 1500200, akun X @kring_pajak, atau email informasi@pajak.go.id.
Sumber Informasi Resmi
Informasi ini mengacu pada pengumuman resmi Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengiriman email kepada Wajib Pajak yang terindikasi menghapus bukti potong PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
Baca Pengumuman Resmi DJP di Sini
KONSULTAN PAJAK SUPRIYANTO & REKAN
Membantu Wajib Pajak memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
