Diterbitkannya dua Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk masa pajak yang berbeda secara bersamaan sering menimbulkan pertanyaan bagi Wajib Pajak, khususnya ketika salah satu ketetapan sedang diajukan keberatan.
Sebagai contoh, SKPKB PPN Masa November 2021 dan Desember 2021 sama-sama diterbitkan pada 28 April 2026. Namun, Wajib Pajak hanya mengajukan keberatan atas SKPKB Masa Desember 2021, sedangkan SKPKB Masa November 2021 tidak diajukan keberatan.
Apakah Wajib Pajak masih dapat mengajukan Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA) atas SKPKB November 2021?
Keberatan atas SKPKB Desember 2021 tidak serta-merta menghalangi pengajuan PSA atas SKPKB November 2021. Hal ini karena masing-masing SKPKB merupakan ketetapan pajak tersendiri. Dengan demikian, pemenuhan persyaratan permohonan pengurangan sanksi perlu dilihat berdasarkan masing-masing surat ketetapan.
Besaran Pengurangan Sanksi Administratif (PSA)
Untuk jenis sanksi yang termasuk dalam cakupan program PSA, besaran pengurangan ditentukan berdasarkan waktu pelunasan pokok pajak dan pembayaran sebagian sanksi administratif.
| Kondisi dan Waktu Pembayaran | PSA |
|---|---|
| Pokok dilunasi 8 Oktober–31 Desember 2026 | 100% |
| Pokok dilunasi 1 Januari–31 Maret 2027 | 50% |
| Pokok dilunasi 1 April–30 Juni 2027 | 25% |
| Pokok lunas sebelum 8 Oktober 2026 dan 10% sanksi dibayar 8 Oktober–31 Desember 2026 | 90% |
| Pokok lunas sebelum 8 Oktober 2026 dan 25% sanksi dibayar 1 Januari–30 Juni 2027 | 75% |
Jenis Sanksi yang Perlu Diperhatikan
Wajib Pajak perlu terlebih dahulu mengidentifikasi jenis sanksi administratif yang tercantum dalam SKPKB.
Sanksi yang termasuk dalam cakupan program antara lain sanksi administratif berupa bunga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU KUP dan sanksi administratif berupa kenaikan berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU KUP, sesuai kriteria dan ketentuan program PSA.
Oleh karena itu, sebelum mengajukan permohonan, penting untuk memeriksa rincian sanksi dalam SKPKB serta memastikan bahwa pokok pajak dan persyaratan pembayaran telah dipenuhi.
Dasar Hukum
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam KEP-239/PJ/2026 antara lain:
- Diktum KETIGA: Mengatur batas waktu penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- Diktum KEEMPAT huruf a: Mengatur persyaratan surat pernyataan bagi Wajib Pajak yang tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya.
- Diktum KEEMPAT huruf b: Mengatur persyaratan bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, yaitu harus telah mencabut upaya hukum tersebut dengan melampirkan surat permohonan pencabutan.
- Diktum KEEMPAT huruf c: Mengatur pernyataan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- Diktum KEEMPAT huruf d: Mengatur ketentuan mengenai sanksi administratif yang menjadi objek pengurangan atau penghapusan.
Ketentuan tersebut menjadi penting untuk menentukan apakah Wajib Pajak dapat langsung mengajukan PSA atau harus terlebih dahulu menyelesaikan pencabutan upaya hukum yang sedang berjalan.
Kesimpulan
Dalam kasus SKPKB PPN Masa November dan Desember 2021 yang diterbitkan bersamaan, perlakuan pengajuan PSA perlu dibedakan berdasarkan status masing-masing SKPKB.
Karena tidak diajukan keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan PSA secara langsung sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Karena telah diajukan keberatan, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pencabutan keberatan dan memastikan pencabutan tersebut telah diterima atau disetujui oleh DJP. Setelah persyaratan pencabutan terpenuhi, barulah permohonan PSA dapat diajukan sepanjang persyaratan lainnya terpenuhi.
Pengajuan PSA atas SKPKB November tidak perlu menunggu proses keberatan SKPKB Desember selesai. Namun, untuk SKPKB Desember, proses pencabutan keberatan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan PSA.
